Posted by Blogger Name. Category:
Berita Dalam Negri
Soal Diyat Satinah, Pemerintah Sudah Kalah
JAKARTA - Pemerintah akhirnya bersedia membayar uang diyat yang diminta oleh keluarga korban pembunuhan yang dilakukan oleh Satinah.
Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional FHUI, mengatakan semuanya patut bersyukur karena nyawa Satinah terselamatkan dari hukuman pancung.
Menjadi pertanyaan apakah apa yang dilakukan oleh pemerintah telah tepat?
Lagi-lagi
pemerintah telah membuat preseden buruk dengan melakukan pembayaran
diyat setelah pada tahun 2011 membayar diyat terpidana mati Darsem.
"Kali
ini memang ada sedikit bedanya, uang yang digunakan tidak semata-mata
dari APBN melainkan dari sejumlah sumbangan termasuk dari masyarakat,"
katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/4/2014).
Pemerintah
telah meninggalkan preseden buruk bagi pemerintahan yang akan datang.
Siapapun yang akan menjadi pemerintah akan dalam posisi dilematis. Bila
tidak membayar uang diyat maka seolah kinerja mereka dinilai buruk
dibandingkan kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hikmahanto
mengatakan, bila mereka membayar, pertanyaannya berapa besar diyat yang
akan dimintakan oleh keluarga korban bila kali ini sudah hampir empat
kali lipat uang yang dikeluarkan untuk menebus nyawa Darsem.
Pemerintah
sebenarnya tahu, sebagaimana diungkap oleh Menteri Koordinator Politik
Hukum dan HAM Djoko Suyanto, bahwa di belakang tuntutan diyat ada mafia.
Pemerintah
juga tahu bahwa pemerintah Arab Saudi telah menetapkan batas maksimum
untuk pembayaran diyat. Tapi pemerintah telah mengabaikan ini semua
karena ingin menyelamatkan nyawa Satinah.
Pertanyaannya apakah benar nyawa Satinah
yang hendak diselamatkan? Ataukah ada motivasi lain di tahun politik
ini yang tidak terlalu lama lagi akan dilakukan pemilu legislatif?
Apakah
ini upaya untuk meningkatkan elaktibilitas dari partai berkuasa? Semua
jawaban tentu hanya ada di para pengambil keputusan.
Pembayaran
diyat oleh pemerintah dilakukan meski Presiden SBY sebagai kepala
pemerintah tertinggi beberapa waktu lalu meminta masyarakat untuk
mempertimbangkan aspek keadilan bila jumlah diyat yang fantastis harus
ditanggung oleh pemerintah.
Ini pun menjadi pertanyaan apakah
tidak ada koordinasi antara Presiden dengan para pembantunya saat
diputuskan pemerintah membayar diyat Satinah?
Lebih janggal lagi dalam pembayaran diyat pemerintah telah mengambil posisi sebagai pengacara dan keluarga Satinah dengan melakukan negosiasi ke keluarga korban.
Negosiasi dan pembayaran seharusnya dilakukan oleh Satinah sebagai pelaku kejahatan, keluarga Satinah atau pengacaranya.
Dalam
konsep diyat hubungan antara pelaku kejahatan dan keluarga korban
merupakan hubungan kontraktual. Dalam konsep tersebut tidak seharusnya
pemerintah mengambil peran.
Dengan membayar diyat maka pemerintah
telah menumbuh-suburkan komersialisasi diyat dengan mafianya. Bahkan
pemerintah seolah mengambil jalan pintas dan mudah bagi pembebasan Satinah.
Padahal
orang bersalah meski derajatnya sangat rendah, seharusnya tetap
menjalani hukuman. Dengan pembayaran diyat maka seolah kejahatan yang
pernah dilakukan serta merta hapus. Pemerintah telah kalah dengan
tuntutan pemeras.
TRIBUNNEWS.COM,